Menggali Isu Keberlanjutan Kebijakan Hukum di Indonesia

Menggali isu keberlanjutan kebijakan hukum di Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas dalam upaya meningkatkan keadilan dan kepastian hukum di negara ini. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk terus memperhatikan serta mengevaluasi kebijakan hukum yang telah ada.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia, keberlanjutan kebijakan hukum sangat penting dalam menjaga konsistensi serta efektivitas hukum di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa “kebijakan hukum yang tidak konsisten dapat menimbulkan keraguan dalam masyarakat terhadap keadilan hukum yang ditegakkan.”

Dalam konteks keberlanjutan kebijakan hukum, peran DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi sangatlah vital. DPR sebagai wakil rakyat harus mampu mengawasi serta mengontrol kebijakan hukum yang dihasilkan oleh pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan hukum yang dibuat dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam menggali isu keberlanjutan kebijakan hukum di Indonesia.

Dalam hal ini, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, seorang pakar hukum tata negara, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hukum. Beliau menegaskan bahwa “partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hukum dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.”

Dengan demikian, menggali isu keberlanjutan kebijakan hukum di Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPR, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Hanya dengan kerjasama dan partisipasi aktif dari semua pihak, kebijakan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat terwujud di Indonesia.