Peran Pengawasan Peradilan dalam Mewujudkan Sistem Hukum yang Transparan

Peran pengawasan peradilan dalam mewujudkan sistem hukum yang transparan memegang peranan penting dalam menjaga kredibilitas dan integritas lembaga peradilan. Pengawasan peradilan merupakan mekanisme yang diperlukan untuk mengawasi dan menilai kinerja hakim serta memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan hukum dan bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, pengawasan peradilan merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap kekuasaan kehakiman agar tidak disalahgunakan. “Pengawasan peradilan bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan transparan dan akuntabel,” ungkap Prof. Hikmahanto.

Dalam konteks Indonesia, Komisi Yudisial memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan menjaga independensi lembaga peradilan. Menurut data dari Komisi Yudisial, sepanjang tahun 2020 terdapat 84 kasus pelanggaran etik yang dilaporkan oleh masyarakat terhadap hakim. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran pengawasan peradilan dalam menjaga integritas dan profesionalisme hakim.

Selain itu, pengawasan peradilan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Menurut Suratmin, seorang aktivis hak asasi manusia, keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif akan memberikan jaminan bahwa setiap putusan peradilan didasarkan pada hukum dan keadilan. “Masyarakat perlu yakin bahwa sistem hukum berjalan dengan transparan dan adil untuk menjaga kedaulatan hukum,” ujar Suratmin.

Dengan demikian, peran pengawasan peradilan dalam mewujudkan sistem hukum yang transparan tidak bisa dianggap remeh. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dan hakim menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja lembaga peradilan agar sistem hukum yang transparan dan adil dapat terwujud.